>
  • header
11 Mei 2020

TIDAK PENTING UJIAN NASIONAL BAGI SISWA DI DAERAH ?

Ujian sebuah pilihan wajib dalam menempuh  pendidikan apapun. ketika kita belajar di sekolah untuk naik kelas, kita harus melewati serangkaian ujian. Bermula Ujian (ulangan) rutin per materi, ujian tengah semester, ujian akhir semester, dengan hasil ujian (ulangan) itu dicantumkan dalam nilai tertentu yang diakhir semester dalam bentuk raport. Tentu tujuannya agar Prestasi belajar siswa  secara periodik dapat terpantau, apakah pembelajaran yang dilakukan didalam kelas melalui kinerja seorang  guru memiliki daya serap yang baik atau tidak dimata anak didik. Kemampuan peserta didik dalam proses hingga hasil belajar bah Cermin buram dan cemerlangnya kinerja guru sebab telah terjadi interaksi yang intensif secara tatap muka antara guru dengan murid.

Kita tentu boleh bertanya, bahwa semua proses belajar mengajar yang dilakukan dalam kelas  apakah pada akhirnya harus ditentukan eksekusi akhirnya melalui sebuah ujian nasional? Dimana proses selama 3 tahun dan 6 semester itu juga telah melewati berbagai rangkaian ujian? yang prestasi belajar siswa dapat terlihat dengan jelas sejauhmana perkembangan dan peningkatannya.

Seharusnya ujian nasional memang ditiadakan, dan itu emang sudah dilakukan dengan keputusan Mas Menteri  Nadiem Makarim pada tanggal 24 Maret 2020 lalu karena  ada catatan negatif (catatan positif juga ada) dari sebuah proses pendidkan secara nasional yang tidak relevan dengan kondisi riil dilapangan.

Ada tercatat, seorang siswa yang sebenarnya dalam keikutsertaannya dalam proses belajar keseharian memiliki tingkat kepintaran yang lebih, daya tangkap yang bagus, selalu mendapatkan nilai unggul dan ranking kelas yang baik. Tapi pada saat mengikuti ujian nasional, dia dinyatakan tidak lulus. Sementara siswa yang boleh dibilang dalam pembelajaran sehari biasa-biasa saja, nilai yang cenderung kurang dan raport merah terus, bahkan naik kelasnya pun terpaksa dan dipaksakan, akan tetapi saat ujian nasional dia lulus.

Kita sangat paham bila Format dan sistem ujian nasional, memang sebuah konsep yang bagus dan ideal, namun dalam kenyataannya, hasil UN siswa sangat ditentukan juga oleh bagaimana sang guru mampu secara tuntas menumpahkan materi pembelajaran sehingga benar-benar dikuasai dan dipahami anak didik. Adonan peserta didik di tiap daerah seluruh Indonesia tentu takkan mungkin sama, antara siswa kota besar dan siswa di daerah terpencil seperti selama 22 tahun saya jadi guru tentu berbeda, namun dalam hal penentuan soal ujian disamakan secara nasional. Jika seorang anak tidak lulus UN, maka pihak guru dan sekolah juga harus ikut bertanggungjawab. Bukankah proses pembelajaran itu dilakukan dalam tiga tahun? dengan berbagai format ujian yang dilakukan oleh sekolah.

Bila saja UN dipergunakan untuk benar benar mengkontrol kualitas pendidikan secara riil tentu hasilnya akan bermanfaat untuk peningkatan/ perbaikan proses pembelajaran.  Akan ada yang namanya perubahan pola belajar mengajar yang tentunya difasilitasi dengan dikontrol secara benar dan terukur.

UN proyek dan begitu juga diklat diklat selama ini bersifat proyek yang tidak jelas, sebab yang mengikuti begitu banyak diklat yang diselenggarakan berbagai pihak cenderung dinikmati oleh guru guru perkotaan atau tepatnya orang tertentu saja. Andai ada diklat TOT untuk para instruktur, proses diklatnya pun sepotong sepotong tidak utuh. Seorang instruktur baru akan mendapatkan sertifikat diklat TOT setelah melewati rangkain tindak lanjut ditempat tugas untuk di disimilasikan kepada guru guru. Namun tidak semua peserta diklat TOT adalah guru yang memiliki finansial yang bagus, sehingga menjadi beban biaya dalam penyampaian kesekolah sekolah lain yang jaraknya lumayan jauh. Mengapa selesai diklat tidak dibekali biaya tambahan untuk disimilasi agar tujuan TOT benar benar bisa direalisasikan.

Wajar lah hasil UN selama ini selalu cacat, tidak seperti yang diharapkan yaitu mengukur sesungguhnya kemampuan siswa karena guru guru yang bertugas mengadon interaksi pembelajaran tidak memiliki standar baku (terukur dan reliable).  Guru yang tidak mendapatkan diklat cenderung stagnan dalam proses pembelajaran dikelas, sementara tuntutan UN selalu sama secara Nasional (walaupun katanya ada tingkatan tiap provinsi).

Bagaimana pendapatnya, masihkah penting ujian nasional diselenggarakan ? Menurut kalian sudah relevankah ujian di sekolah untuk menjawab kebutuh lapangan pekerjaan saat ini, lantas solusinya bagaimana. Saya Tunggu jawaban kalian di web ku ini

SILAKAN KUPAS BLASS tulisan ini dengan argument kalian.

Rantau, 11 Mei 2020…Guru yang rindu diskusi pendidikan berkomentarlah!

0 Komentar

Kontak Kami

logo_web_hdr.png
  • Telepon : +6281349531561
  • Email : info@relyrizaldy.web.id
  • Alamat : Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan

Pencarian

Berita Populer

IKLAN LAYANAN ANDA

Social Media